AKTUALISASI PANGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA

” AKTUALISASI PANGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI ”


OLEH:

  • NAMA    :    SULTAN AL ALAQ
  • NPM        :    18112173
  • KELAS    :    1KA04
  • DOSEN    :    MOESADIN MALIK, Ir., MSi.

 

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama-sama dalam batang tubuh UUD 1945.

        Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macaminterpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideology Negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan Negara melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dab berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, sreta pelecahan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar Negara ataupun ideology, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar Negara atau ideology maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

        Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus mandate MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segra diakhiri, kemudian dunia pendidikan perguruan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

        Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sisnis serta upaya melemahkan ideology Pancasila berkaibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

        Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara untuk selalu mengkaji dan mengembangkan Pancasila setingkat dengan ideology/paham yang ada seperti Liberalisme, Komunisme, Sosialisme.

  2. Maksud dan Tujuan

    Dengan mempelajari pendidikan Pancasila diharapkan untuk menghasilkan jiwa bangsa yang bersikap dan berprilaku:

    1. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    2. Berprikemanusian yang adil dan beradab
    3. Mendukung persatuan bangsa
    4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu/golongan.
    5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadialn social dalam masyarakat.

    Melalui Pendidikan Pancasila warga Negara Indoneisa diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan anasional dalam Pembukaan UUD 1945.

  3. Ruang Lingkup

    Pada makalah ini akan dibatasai aktualalisai Pancasila dalam meghadapai globalisasi dalam beberapa bidang, bidang tersebut adalah :

    1. Bidang Politik
    2. Bidang Ekonomi
    3. Bidang Sosial Budaya
    4. Bidang Hukum

 

BAB II

AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945

 

  1. UNDANG – UNDANG DASAR 1945

    Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memasuki abad 21, hukum di Indonesia mengalami perubahan mendasar, hal ini adanya perubahasn terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perubahan (amandemen) dimaksud sampai empat kali, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999 meng-amandemen 2 pasal, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 sejumlah 10 pasal, sedangkan amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001 sejumlah 10 pasal, dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah 10 pasa serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan 2 pasal. Apabila dilihat dari sejumlah dilihat dari jumlah pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah berjumlah 37 pasal, akan tetapi setelah diamandemen jumlah pasalnya melebihi 37 pasal, yaitu menjadi 39 pasal hal ini terjadi karena ada pasal-pasal yang diamandemen ulang seperti pasal 6 A ayat 4, pasal 23 C.

    System Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan tidak hanya terdapat pada hukum dasar, tetapi juga terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraab lainnya seperti dalam Tap.MPR, UU, Perpu dan sebagainya. Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah konversi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat (juga tidak tertulis), terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.

    Meminjam rumusan (dalam teori) mengenai Konvensi dari AV. Dicey : adalah ketentuan yang mengenai bagaiman seharusnya mahkota atau menteri melaksanakan “discretonari powers”.

Discretionary Powers adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-semata didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan itu sendiri.

Bentuk Negara menurut UUD 1945 baik dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dapat juga diketahui pada pasal 1 ayat 1, tidak menunjukan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk Negara (Alinea Ke 4), ” ……. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, ….” . Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggara Negara, utntuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan, mendinamiskan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan. Konvensi di Negera Republik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata Negara.

  1. Hukum Dasar Tertulis yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan.
    1. Sebagai norma Hukum:
      1. UUD 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI, dan penduduk Republik Indonesia.
      2. Berisi norma-norma, yaitu aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.
    2. Sebagai Hukum Dasar:
    1. UUD 1945 merupakan sumber hukum, setiap produk hukum kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan UUD 1945.
    2. Sebagai alat control, mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
  2. Hukum Dasar yang tidak tertulis:
    1. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara Negara.
    2. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
    3. Sebagai pelengkap yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negera
    4. Diterima oleh seluruh rakyat

    Sifat UUD 1945

    1. Singkat
      1. UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal
      2. UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok saja.

         

    2. Supel (Elastis)
      1. Dapat berkembang sesuai perkembangan zaman
      2. Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabutnya.

         

         

  3. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Istilah paradigm pada awalnya berkembnagn dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul ” The Structure Of Scientific Revolution”, paradigm adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, cirri serte karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam masalah yang popular istilah paradigm berkembang menjadi terminology yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan.

  1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara hukum formal, adapun rumusan “Memajukan kesehjatraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini merupakan tujuan Negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah ” Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigm pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologism manusia sebagai subyek pendudung Pancasila sekaligus subyek pendukung Negara. Unsure-unsur hakikat manusia “monppluralis” meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rohani (jiwa) dan jasmani (raga), sifat kodrat manusia terdiri mahluk individu dan mahluk social serta kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi berdiri sendiri dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

  1. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada hakikatnya merupak suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsure rohani manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis dan kehendak dalam bidang moral (etika).

Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitartnya.

Sila Kemanusian yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari mat manusia di dunia.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek juga harus menghormati dan menghargai kebebasab orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan yang lainnya.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengkomplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan Negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep sebagai berikut:

  1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif falam identifikasi sebagai bangsa
  2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional
  3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional
  4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional
  5. Pancasila sebagai moral pembangunan nasional

Pada hakekatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembangan Iptek

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM

Hakekat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsure hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

  1. Pancasila sebagai Paradigam Pengembangan Bidang Politik

Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia.

Dalam system politik negra harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakekat manusia sebagai individual mahluk social yang terjelma sebagai rakyat. Selain system politk Negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik Negara. Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya Negara tidak berdasarkan kekuasaan.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa dalam politik Negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik Negara berdasarkan pada moralitas berturu-turut moral Ketuhanan, moral Kemanusiaan (sila II) dan moral Persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun aktualisasi dan pengembangan politik Negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila V).

Nilai demokrasi politik sebagaiman terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan Negara yang dikehendaki oleh para pendiri Negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhanian berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah:

  1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara.
  2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat.
  3. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.
  4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain kekuatannya berada di bawah MPR atau produk-produknya.

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut bilamana kita kembalikan pada nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila maka kedaulatan tertinggi Negara adalah di tangan rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara, oleh karena itu paradigm ini harus merupakan dasar pijakan dalam reformasi.

Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu kesatuan waktu yaitu nilai masa lalu, masa kini dan kehidupan masa yang akan datang. Atas dasar inilah pertimbangan realistic sebagai unsure yang sangat penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang untuk menjamin tumbuh berkembangnya demokrasi di Negara Indonesia, karena factor penting demokrasi dalam suatu Negara adalah partisipasi dari seluruh warganya.

  1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ekonomi

Mubyarto mengembangkan ekonomi kerakyatan, yitu ekonomi humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Maka system ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera, sehingga harus menghindarkan diri dari pengembangan konomi yang hanya mendasarkan persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkanpenderitaan pada manusia, penindasan atas manusia satu dengan lainnya.

Kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hnya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsi nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini dalam kenyataanya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga yayng diderita oleh para penguasa harus ditanggung oleh rakyat.

Dalam kenyataanya sector ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa krisis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Oleh karena itu, subsidi yang luar biasa banyaknya pada kebijaksanaan masa orde baru hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yaitu sekelompok konglomerat, sedangkan bilamana mengalami kebangkrutan seperti saat ini rakyatlah yang banyak dirugikan. Oleh karena itu, rekapitalisasi pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan rakyat banyak membantu pengusaha yang sedang terpuruk.

Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:

  1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yitu dilakuakn denga program “social fafety net” yang popular dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran.
  2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu denga mewujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan dalam sector perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian.
  3. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu dicipatan system untuk mendorong percepatan perubahan structural. Transformasi structural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor.

Dengan system ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesehjateraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

  1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Sosial-Budaya

Dalam pengembangan Sosial budaya pada masa reformasi dewasi ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakekatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya. Dalam rangka pengembangan social budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan symbol-simbol dari katerikatan struktur dan transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual.

  1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan.

Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai bidang misalanya politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut.

Dalam negar terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata Negara disebut staatsfundamental, di Indonesia tidak lain adalah Pancasila.

Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaruan hukum yang terus-menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berfikir, sumber norma dan sumber nilai.

Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstituf maupun regulative. Dengan fungsi regulative Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Fungsi regulative Pancasila mementukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila merupakn pankal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan Menteri, Perda. Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu morma hukum.

Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hirarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan dan karenanya norma hukum yeng lebih rendah itu batal demi hukum.

Dengan demikian maka upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar mampu mengantarkan manusia ketingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai mahluk yang berbudaya dan bermartabat.

 

  1. AKTUALISASI PANCASILA

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi obyektif fan subyektif. Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara antara lain legislative, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam Undang-undang, GBHN, Pertahanan Keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup Negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subyektif tersbut tidak terkecuali baik warga Negara biasa, aparat penyelengara Negara, penguasa Negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan
    1. Pengembangan ideology Pancasila sebagai ideology harus dipandang sebagai ideology yang dinamis mengikuti perkembangan zaman.
    2. Pengembangan Politik yang dilandasi kedaulatan rakyat secara demokratis sesuai dengan hak asasi manusia
    3. Pengembangan Ekonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
    4. Pengembangan Social Budaya harus dapat mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai nilai dasar Pancasila.
    5. Pengembangan Hankam haruslah diperuntukan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat agar benar-benar Negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hukum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.
  2. Saran

Sebagai generasi muda penerus bangsa, sebaiknya kita benar-benar menanamkan Jiwa Pancasilais di dalam kepribadian baik dalam berfikir dan bertingkah laku. Budayakan untuk selalu mencintai negeri kita sendiri, selalu berupaya untuk memajukan bangsa dan Negara, sehingga Pancasila dapat dipandang sebagai Paham yang baik dan benar untuk di ikuti Negara-negara lain.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Malik, Moesadin.2013.Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila. Jakarta.

Muchji, Achmad, dkk.2007. Pendidikan Pancasila Seri Diktat Kuliah Universitas Gunadarma. Penerbit:Gunadarma. Jakarta.

 

 

 

 


 

2 thoughts on “AKTUALISASI PANGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

  1. You need targeted traffic to your website so why not try some for free? There is a VERY POWERFUL and POPULAR company out there who now lets you try their traffic for 7 days free of charge. I am so glad they opened their traffic system back up to the public! Check it out here: http://nsru.net/fdse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s